Ilmu Pengetahuan Sosial

Pengertian Pemerintahan Indonesia 1950-1959

            Era 1950-1959 adalah era di mana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959.

            Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.

            Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer. Indonesia sudah mengalami beberapa perubahan dalam sistem pemerintahan. Pada periode pertama, Indonesia menganut sitem demokrasi parlementer yang biasa disebut dengan demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal ini membawa dampak yang cukup besar, mempengaruhi keadaan, situasi dan kondisi politik pada waktu itu.

            Pada dasarnya, seharusnya demokrasi liberal adalah suatu sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dari pengertian ini jelaslah, bagaimana kebijakan pemerintahan tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti yang tercantum dalam konstitusi.

            Demokrasi liberal pertama kali muncul pada abad pertengahan, dari teori kontrak sosial. Penerapan sistem demokrasi pada tiap negara akan berbeda. Di Indonesia demokrasi liberal yang berjalan dari tahun 1950 -1959 mengalami perubahan-perubahan kabinet yang mengakibatkan pemerintahan menjadi tidak stabil. Pemerintahan pada waktu itu berlandaskan UUD 1950 pengganti konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) tahun 1949.

ü  Ciri-ciri demokrasi liberal adalah sebagai berikut:

1.     Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.

2.    Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah.

3.    Presiden bisa dan berhak membubarkan DPR.

4.    Perdana Menteri diangkat oleh presiden.

ü  Beberapa dampak akibat dari sistem demokrasi liberal adalah sebagai berikut.

·         Dampak Demokrasi Liberal pada Pemerintahan Indonesia

1.     Karena kabinet mengalami perubahan yang sering, maka pembangunan tidak berjalan lancar. Pada akhirnya masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongan.

2.    Tidak memunculkan partai yang dominan, sehingga presiden bersikap di antara banyak partai pula.

3.    Dengan banyaknya partai, tidak ada badan yudikatif dan eksekutif yang kuat.

·         Dampak Demokrasi Liberal pada Masyarakat

1.        Memunculkan pemberontakan di berbagai daerah (APRA, RMS, DI/TII).

2.        Krisis kepercayaan rakyat pada pemerintahan.

            Pada tahun 1945-1950, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidentil menjadi parlemen. Dimana dalam sistem pemerintahan presidentil, presien memiki fungsi ganda, yaitu sebagai badan eksekutif dan merangkap sekaligus sebagai badan legislatif. Era 1950-1959 ialah era dimana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, dimana periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959.

            Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.

            Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer. Dewan Konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Maka Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali pada UUD 1945.

            Akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante. Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini.

ü  1950-1951 – Kabinet Natsir

ü  1951-1952 – Kabinet Sukiman-Suwirjo

ü  1952-1953 – Kabinet Wilopo

ü  1953-1955 – Kabinet Ali Sastroamidjojo I

ü  1955-1956 – Kabinet Burhanuddin Harahap

ü  1956-1957 – Kabinet Ali Sastroamidjojo II

ü  1957-1959 – Kabinet Djuanda

            Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah dekrit yang mengakhiri masa parlementer dan digunakan kembalinya UUD 1945. Masa sesudah ini lazim disebut masa Demokrasi Terpimpin. Isi dari Dekrit Presiden tersebut ialah:

1. Pembubaran Konstituante
2. Pemberlakuan kembali UUD '45 dan tidak berlakunya UUDS 1950
3. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

            Karena kebijakan-kebijakan yang dalam pandangan parlementer tidak menguntungkan Indonesia dan tidak mampu menangani pemberontakan-pemberontakan yang terjadi dibeberapa daerah, mengakibatkan kabinet-kabinet jatuh bangun.

            Akibat situasi dan kondisi pemerintahan dan negara yang mengalami gejolak pada waktu itu, maka presiden mengeluarkan dekrit mengenai pembubaran konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak diberlakukannya UUDS (Undang Undang Dasar Sementara) 1950. Demokrasi liberal akhirnya diganti dengan Demokrasi Terpimpin (1959 –1966). Demokrasi terpimpin berjalan semenjak mulai diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Latar belakang dikeluarkannya dekrit presiden adalah sebagai berikut.

1.         Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1959) dan sistem demokrasi liberal tidak cocok dengan kondisi di Indonesia, sementara undang-undang dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintahan belum berhasil dibuat.

2.         Konstituate tidak berhasil dalam menetapkan undang-undang dasar sehingga Indonesia tidak mempunyai dasar yang kokoh.

3.         Situasi yang kacau dengan bermunculan pemberontakan-pemberontakan di berbagai daerah.

4.         Konflik antarpartai yang akhirnya mengakibatkan kondisi perpolitikan tidak sehat.

5.         Partai lebih mementingkan kepentingan partai dan golongan dibandingkan kepentingan rakyat.

7 (Tujuh) Kabinet Pada Tahun 1950-1959

1.      Kabinet Natsir

            Kabinet Natsir memerintah antara tanggal 6 September 1950 – 20 Maret 1951. Setelah bentuk negara RIS dibubarkan, kabinet pertama yang membentuk NKRI adalah kabinet Natsir yang merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Masyumidan PNI sebagai partai kedua terbesar menjadi oposisi. PNI menolak ikut serta dalam komite karena merasa tidak diberi kedudukan yang tepat sesuai dengan kekuatannya. Tokoh-tokoh terkenal yang mendukung kabinet ini adalah Sri Sultan HB IX, Mr. Asaat, Mr. Moh Roem, Ir Djuanda dan Dr. Sumitro Djojohadikusuma. Program pokoknya adalah :

• Menggiatkan usaha keamanan dan ketenteraman
• Konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan
• Menyempurnakan organisasi angkatan perang
• Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan
• Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat

            Pada masa kabinet ini, terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, masalah dalam keamanan negeri, seperti gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS. Perundingan masalah Irian Barat juga mulai dirintis, tetapi mengalami jalan buntu. Pada tanggal 22 Januari 1951, parlemen menyampaikan mosi tidak percaya dan mendapat kemenangan sehingga pada tanggal 21 Maret 1951, Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

2.     Kabinet Sukiman

          Kabinet Sukiman merupakan kabimet koalisi. Partai-partai yang berkoalisi adalah kedua partai terbesar waktu itu, yaitu Masyumi dan PNI. Dr. Sukiman dari Masyumi terpilih menjadi perdana menteri dan Suwiryo dari PNI sebagai wakilnya. Kabinet Sukiman terbentuk apada tanggal 20 April 1951.          
Program kerja kabinet Sukiman :

·         Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan Negara.

·         Membuat dan melakukan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan.

·         Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelengarakan pemilu itu dalam waktu singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah.

·         Menyiapakan undang-undang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan uapah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh.

·         Menjalankan polotik luar negeri bebas aktif.

·         Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secapatnya.      
        Kabinet Sukiman tidak mampu bertahan lama dan jatuh pada bulan Februari 1952. Penyebab jatuhnya kabinet ini adalah karena diserang oleh kelompok sendiri akibat kebijakan politik luar negeri yang dinilai terlalu condong ke Barat atau pro-Amerika Serikat.     
        Pada saat itu, kabinet Sukiman telah menendatangani persetujuan bantuan ekonomi, teknologi, dan persenjataan dengan Amerika Serikat. Dan persetujuan ini ditafsirkan sebagai masuknya Indonesia ke Blok Barat sehingga bertentangan dengan program kabinet tentang politik luar negeri bebas aktif.

3.    Kabinet Wilopo

          Kabinet yang ketiga ini berhasil dibentuk pada 30 Maret 1952. kabinet ini juga merupakan kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi. Wilopo dari PNI terpilih sebagai perdana menteri.

Program kerja kabint Wilopo :

·         Mempersiapkan pemilihan umum.

·         Berusaha mengembalikan IrianBarat ke dalam pangkuan RI.

·         Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan.

·         Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran.

·         Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif.    
            Kabinet Wilopo banyak mengalami kesulitan dalam mengatasi timbulnya gerakan-gerakan kedaerahan dan benih-benih perpecahan yang akan menggangu stabilitas polotik Indonesia. Ketika kabinet Wilopo berusaha menyelesaikan sengketa tanah perusahaan asing di Sumatera Utara, kebijakan itu ditentang oleh wakil-wakil partai oposisi di DPR sehingga menyebabkan kabinetnya jatuh pada 2 Juni 1953 dalam usia 14 bulan.

4.    Kabinet Ali Satroamijoyo (Kabinet Ali-Wongsonegoro)      
          Kabinet keempat berhasil dibentuk pada tanggal 31 Juli 1953 yang dipimpin oleh Ali Satroamijoyo dari PNI dan wakilnya Wongsonegoro dari PIR (Partai Indonesia Raya).       

Program kerja Kabinet Ali-Wongsonegoro:         

·         Menumpas pemberontakan DI/TII di berbagai daerah

·         Melaksanakan pemilihan umum

·         Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada RI

·         Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika

            Pada masa kabinet Ali-Wongsonegoro, gangguan keamanan makin meningkat, antara lain munculnya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Daud Beureuh Aceh, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Meskipun dihinggapi berbagai kesulitan, kabinet Ali-Wongsonegoro berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Oleh karena itu, kabinet Ali-Wongsonegoro ikut terangkat namanya. Kabinet Ali-Wongsonegoro akhirnya jatuh pada bulan Juli 1955 dalam usia 2 tahun (usia terpanjang). Penyebab jatuhnya kabinet Ali-Wongsonegoro adalah perselisihan pendapat anatara TNI-AD dan pemerintah tentang tata cara pengangkatan Kepala Staf TNI-AD.

5.     Kabinet Burhanuddin Harahap
          Kabinet kelima terbentuk pada tanggal 12 Agustus 1955 yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap dari Masyumi.           
Program kerja Kabinet Burhanuddin:

·         Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat.

·         Akan dilaksankan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi.

·         Perjuangan mengembalikan Irian Barat. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, dilaksanakan pemilihan umum pertama di Indonesia. Kabinet ini menyerahkan mandatnya setelah DPR hasil pemilihan umum terbentuk pada bulan Maret 1956.

6.    Kabinet Ali Sastroamidjojo II

          Kabinet Ali Sastroamidjojo II, sering pula disebut Kabinet Ali-Roem-Idham, bertugas pada periode 24 Maret 1956 - 14 Maret 1957. Kabinet Ali kembali diserahi mandat pada tanggal 20 Maret 1956 yang merupakan koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU.

Program pokok kabinet ini :                                                

• Pembatalan KMB pada tanggal 3 Mei 1956 untuk memperbaiki masalah ekonomi yang mengalami kesulitan, disusul oleh munculnya gerakan separatisme yang dikenal dengan PRRI/Permesta.
• Perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan RI.
• Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan dan pertanian.
• Melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika.

Tanggal 14 Maret 1957 Kabinet Ali Sastroamidjojo II menyerahkan mandatnya kepada presiden. Akhirnya kabinet ini jatuh dan presiden menunjuk dirinya menjadi pembentuk kabinet yang bernama kabinet Karya dan Ir. Djuanda sebagai perdana menteri.

7.     Kabinet Juanda
          Kabinet Juanda disebut juga Kabinet Karya. Ir. Juanda diambil sumpahnya sebagai perdana menteri pada tanggal 9 April 1957.          
Program kerja Kabinet Karya disebut Pancakarya yang meliputi:

·         Membentuk Dewan Nasional.

·         Normalisasi keadaan RI.

·         Melanjutkan pembatalan KMB.

·         Memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI.

·         Mempercepat pembangunan.